Radigfamedia.com, Tabalong – Pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah ambisius dalam mereformasi jalur kepemimpinan nasional. Secara terbuka, pemerintah mengadopsi model École Nationale d’Administration (ENA) dari Prancis untuk mendidik calon pejabat publik dan pimpinan BUMN agar memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni serta wawasan kebangsaan yang kokoh. Namun, di balik visi mulia ini, tersimpan risiko struktural yang patut diwaspadai: lahirnya elitisme baru dalam birokrasi kita.

Kita perlu belajar dari sejarah. Pada tahun 2021, Prancis justru merestrukturisasi ENA karena lembaga tersebut dikritik keras sebagai “pabrik” kasta elit. Lulusannya dianggap terputus dari realitas kehidupan rakyat biasa, seragam dalam berpikir, dan melahirkan gaya kepemimpinan yang arogan.

Jika URI mendidik mahasiswanya dalam ekosistem yang eksklusif, berasrama, dan dijamin jalur tol menuju kursi kekuasaan, kita berpotensi mengulangi kesalahan yang sama. Mereka berisiko kehilangan empati terhadap penderitaan akar rumput karena dibesarkan dalam gelembung keistimewaan. Selain itu, pembangunan 10 kampus baru dengan fasilitas penuh dari APBN terasa kurang peka di saat banyak Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang sudah mapan justru sedang bergulat dengan masalah pendanaan dan tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Agar URI tidak sekadar menjadi menara gading yang melahirkan elit berjarak, pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa solusi strategis:

Fokus sebagai Finishing School: Alih-alih membangun program sarjana (S1) dari nol yang memakan biaya triliunan rupiah, URI sebaiknya difokuskan sebagai pendidikan tingkat lanjut. Jaringlah talenta-talenta terbaik (lulusan S1/S2) yang sudah teruji dan bergesekan dengan realitas sosial dari berbagai universitas di seluruh Indonesia. Ini jauh lebih efisien dan mematangkan.
Rekrutmen Inklusif dan Afirmasi: Seleksi masuk tidak boleh hanya bertumpu pada tes akademik murni. URI wajib menerapkan sistem kuota afirmasi bagi putra-putri daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan masyarakat kelas ekonomi bawah. Lulusan URI harus menjadi cerminan nyata kebinekaan Indonesia.

Kurikulum Imersi Sosial: Wawasan kebangsaan tidak cukup diajarkan lewat baris-berbaris atau doktrin kelas. Kurikulum wajib menyertakan program imersi sosial di mana mahasiswa harus tinggal dan mengabdi di desa miskin atau pelosok selama berbulan-bulan. Mereka harus merasakan langsung keringat rakyat sebelum diberi wewenang membuat kebijakan.